Banyak mimpi yang terpendam pada hari ini
Banyak asa yang tertanam pada hati ini
Hanya mampu mengukir
tanpa dapat terwujud pasti
Kapan hari itu akan tiba?
Entah kapan rasa itu terpenuhi

Lebaranku… Cintaku…

Hadir dia hempaskan lara
Pendam kata tak mampu bicara
Tulis kaca seakan buta
Bila rasa itu tersiram sempurna?
Maaf jika jiwa tak serasa
Ada banyak cinta yang tertunda

Everyone has interest but more only interest, every cluster has interest, and every country has interest, then would those all be a international interest, so we can claim those a common interest?

The truth never be absolutely truth if that is not confessed with another people, so where we could find absolute truth?

I really do not mean anything with all that I have written but I just wanna write, and I just wanna peace will come true. That’s all!!!

Tugas primer dari disiplin ilmu sosial adalah berusaha memahami beragam fenomena berbeda yang bersangkutan dengan manusia dan komunitas politik yang berbeda pula. Dan itu bisa terimplementasikan melalui perangkat epistemik guna mengidentifikasikan fenomena tersebut dan menghimpun data serta fakta yang terdapat disekitarnya. Setelah itu mulailah proses interpretasi melalui teori-teori atau survei yang mengkolerasi kejadian dengan hubungannya, dan bila itu terjadi maka ini memunkinkan transisi guna melahirkan perpolitikan yang menitik beratkan pada kepentingan bersama serta usaha mewujudkannya dan dapat pula mencegah kerugian dampak refleksi dari hal itu. Singkatnya, bahwa proses pemahaman berjalan melalui beberapa tahapan, dan itu merupakan keputusan yang membahas beberapa dimensi dan hubungannya serta kejadian yang terjadi secara bertalian. Dan pada akhir terdapat regulasi yang dengannya terlimitasi beragam kebebasan dalam aksi dan pergerakan dan juga perubahan kondisi dari satu kelainnya.

Sejak kejadian 11 september 2001, peledakan Gedung WTC dan Pentagon di Newyork, kemudian setelahnya penyerang terhadap Afghanistan yang dilanjuti dengan gerakan memerangi aksi terorisme, dan lain-lain, dalam hal ini masyarakat dunia bebas dalam memahami realita yang terjadi dengan nalar dan rasio yang terbatas. Kemudian ditengah-tengah kebingunan atas rentetan kejadian fenomenal yang ada, hadir provokasi langsung dengan menengahkan teori “konfilk peradaban“ yang mana telah dipublikasikan oleh Samuel Huntington -seorang ilmuwan besar- dalam bukunya yang berjudul The Clash of Civilization and the remaking of World Order yang terkenal pada tahun sembilan puluhan. Jelas penabrakan gedung WTC merupakan bentuk real dari konflik yang menakutkan antara komunitas manusia yang berbeda ideologi, peradaban, dan agama. Hal inilah yang menjadi pembahasan penting bagi penulis, seperti beberapa pertikaian yang mempunyai tujuan nonmutual tersembunyi yang secara alami dapat mendekripsikan realita di era globalisasi.

Pada buku ini penulis mencoba untuk mengupas tuntas apa yang terjadi pada akhir-akhir ini, khususnya kejadian 11 september tersebut, dan beberapa kejadian fenomenal lainnya yang mewarnai dunia internasional. Penulis membagi empat bahasan didalam buku kecil ini, pada bahasan pertama penulis menitik beratkan pada gagasan perdebatan untuk menerapkan teori “konflik peradaban” atau “globalisasi” terhadap realita yang terjadi, dan seberapa jauh efektifitas teori tersebut dalam memahami kejadian yang ada. Kemudian dalam pembahasan kedua mencakup beberapa pengaturan dan pengawasan politik melalui survei kondisi negara Cina dan Mesir serta komparasi antara kedua negara melalui kapabelitas keduanya dalam menghadapi serta berakomodasi dengan perkembangan faktual yang terjadi di dunia internasional. Pada pembahasan berikutnya penulis mencoba mengupas usaha interpretasi fenomena atas upaya pelemahan Thaliban, serta membahas fenomena Islam dalam mata internasional. Dan pembahasan terakhir penulis mengalihkan pandang kepada pertentangan internasional dan regional, yaitu usaha negara-negara berkembang untuk mengadakan expansi besar-besaran yang berkedok organisasi. Dengan bahasa lugas dan menarik buku ini seakan mempertajam daya nalar seseorang untuk ikut merasakan dan peduli terhadap teori yang ditawarkan.

Adanya gagasan untuk meimplementasikan teori konflik peradaban atau golbalisasi perlu adanya pendekatan empiris yang mengakomodir beberapa pertentangan yang terjadi, dan tidak hanya itu, kerjasama antar negara secara universal mutlak perlu digalakkan untuk menyatukan persepsi yang ada.

Human’s love was only temporary and never been eternally, because he never love anything even that was himself, sometimes people hate themselves for reason they always fail to reach their goals.

Love needs more than companion, relation, attention, everyday conversation and anything else, but it needs more things we will never no them. We just feel something less and give all of our power in order effort to get them even we know it nonsense.

Some adolescent fall in love each other but they do not know the real love, they make commitment to honest forever, but love needs continuousness, if one of them dishonest or never give his attention even only call, being around her and other, love should left so loss between them.

We wrong so fall in mistakes and outgrowth, in coercion to remain and submit to stagnation, we know and feel all but can’t change it.

Friendship doesn’t need everyday conversation,
Doesn’t always need togetherness,
As long as the relationship is kept in the heart,
True friends never grow a part.

Rasa suka itu datang tiba-tiba, cepat dan juga dapat hilang dengan cepat seperti dia datang contohnya A suka lihat B klo lagi mengenakan baju warna biru, berarti disaat B tidak lagi memakai baju warna biru A tidak akan suka.

Rasa sayang terjadi berangsur-angsur, tidak bisa secepat rasa suka, dan rasa ini agak sulit untuk hilang bahkan mendekati kemustahilan, rasa ini tidak pernah melihat situasi dan kondisi pasti dan akan selalu ada, contohnya kita sayang sama kedua orang tua kita, biar mereka baru bangun tidur juga kita tetap sayang, pakai baju biru atau merah dsb.

Rasa cinta ini pernah saya utarakan pada tulisan Dewasa Dalam Becinta.

Definisi Hukum Internasional

Berangkat dari pentingnya hubungan lintas negara disegala sektor kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya, maka sangat diperlukan hukum yang diharap bisa menuntaskan segala masalah yang timbul dari hubungan antar negara tersebut. Hukum Internasional ialah sekumpulan kaedah hukum wajib yang mengatur hubungan antara person hukum internasional (Negara dan Organisasi Internasional), menentukan hak dan kewajiban badan tersebut serta membatasi hubungan yang terjadi antara person hukum tersebut dengan masyarakat sipil.

Oleh karena itu hukum internasional adalah hukum masyarakat internasional yang mengatur segala hubungan yang terjalin dari person hukum internasional serta hubungannya dengan masyarakat sipil.

Hukum internasional mempunyai beberapa segi penting seperti prinsip kesepakatan bersama (principle of mutual consent), prinsip timbal balik (priniple of reciprocity), prinsip komunikasi bebas (principle of free communication), princip tidak diganggu gugat (principle of inciolability), prinsip layak dan umum (principle of reasonable and normal), prinsip eksteritorial (principle of exterritoriality), dan prinsip-prinsip lain yang penting bagi hubungan diplomatik antarnegara.

Maka hukum internasional memberikan implikasi hukum bagi para pelangarnya, yang dimaksud implikasi disini ialah tanggung jawab secara internasional yang disebabkan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan sesuatu negara atau organisasi internasional dalam melakukan segala tugas-tugasnya sebagai person hukum internasional.

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan unsur-unsur terpenting dari hukum internasional:
Objek dari hukum internasional ialah badan hukum internasional yaitu negara dan organisasi internasional.
Hubungan yang terjalin antara badan hukum internasional adalah hubungan internasional dalam artian bukan dalam scope wilayah tertentu, ia merupakan hubungan luar negeri yang melewati batas teritorial atau geografis negara, berlainan dengan hukum negara yang hanya mengatur hubungan dalam negeri .
Kaedah hukum internasional ialah kaedah wajib, seperti layaknya semua kaedah hukum, dan ini yang membedakan antara hukum internasional dengan kaedah internasional yang berlaku dinegara tanpa memiliki sifat wajib seperti life service dan adat kebiasaan internasional.

Jika hukum nasional ialah hukum yang terapkan dalam teritorial sesuatu negara dalam mengatur segala urusan dalam negeri dan juga dalam menghadapi penduduk yang berdomisili didalamnya, maka hukum internasional ialah hukum yang mengatur aspek negara dalam hubungannya dengan negara lain.

Sumber-sumber Hukum Internasional

Hukum traktat, yakni hukum yang terbentuk dalam perjanjian-perjanjian internasional (tractaten-recht) Kesepakatan dan perjanjian international. Seperti Konvensi Vina, Konvensi New York serta perjanjian serta kesepakatan yang lainnya.
Hukum kebiasaan (costumary), yaitu keajegan-keajegan dan keputusan-keputusan (penguasa dan warga masyarakat) yang didasarkan pada keyakinan akan kedamaian pergaulan hidup.
Sumber-sumber hukum internasioanl yang lainnya seperti: dasar umum negara, hukum peradilan internasional, fiqh internasional, kaedah keadilan, serta keputusan-keputusan organisasi internasional.

Tanggung Jawab Internasional

Hukum Internasional ada untuk mengatur segala hubungan internasional demi berlangsungnya kehidupan internasional yang terlepas dari segala bentuk tindakan yang merugikan negara lain. Oleh sebab itu negara yang melakukan tindakan yang dapat merugikan negara lain atau dalam artian melanggar kesepakatan bersama akan dikenai implikasi hukum, jadi sebuah negara harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya.

Pengertian tanggung jawab internasional itu sendiri itu adalah peraturan hukum dimana hukum internasional mewajibkan kepada person hukum internasional pelaku tindakan yang melanggar kewajiban-kewajiban internasional yang menyebabkan kerugian pada person hukum internasional lainnya untuk melakukan kompensasi.

Suatu negara dapat dimintai pertanggung jawabannya secara internasional bila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
Negara tersebut telah benar-benar melakukan tindakan yang merugikan, tindak positif ataupun negatif.
Tindakan yang merugikan ini timbul dari person hukum internasional yang meliputi negara dan organisasi internasional.
Yang terakhir yaitu tindakan yang merugikan itu sendiri, bila tidak ada kerugian yang timbul dari person hukum internasional pertanggungjawaban internasional tidak dapat di terapkan

Tindakan yang merugikan ini dapat timbul dari perangkat badan internasional itu sendiri, yaitu badan legislatif, eksekutif dan pula yudikatif.

Pengertian Negara menurut Hukum Internasional

Pengertian person hukum internasional itu sendiri ialah kesatuan internasional yang diterapkan hukum internasional kepadanya, atau yang mempunyai kelayakan dalam hak dan dibebani oleh beberapa kewajiban yang ditetapkan hukum internasional.

Disini kita perlu membahas sedikit tentang negara yang merupakan subjek sekaligus objek dari hukum internasional, negara dalam pengertian hukum internasional ialah sekumpulan orang-orang yang berdomisili di suatu teritorial tertentu secara mapan(stabil) serta patuh kepada kekuatan hukum yang bijaksana dan mempunyai kedaulatan serta memiliki kewenangan penuh.

Negara mempunyai tiga unsur penting yaitu; Rakyat, Teritorial (daerah), dan Kekuasan (kewenangan). Rakyat terbentuk dari penduduk yang menetap di teritorial negara secara mapan(stabil) dan terikat pada negara secara politik serta hukum, atau dapat kita sebut kewarganegaraan. Sedangkan teritorial adalah letak geografis dimana suatu negara dapat melaksanakan segala kekuasannya yang ditetapkan oleh hukum internasional sebagai person hukum internasional, iklim meliputi area daratan, air dan lapisan langit. Kemudian Kekuasaan itu sendiri ialah kemerdekaan secara utuh dalam urusan internal dan eksternal Negara, kebebasan internal dalam artian suatu negara dapat melaksanakan seluruh urusan dalam negerinya yang ditanggani oleh dewan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan kebebasan eksternal atau luar dimaksudkan ialah kelayakan suatu negara guna melaksanakan seluruh juridiksi atau kompetensi internasional.

Suatu negara mempunyai hak yang sama dimata hukum internasional seperti; kemerdekaan, kedaulatan, persamaan didepan hukum, dan pertahan diri, selain itu negara juga mempunyai kewajiban seperti; pelarangan interpensi dalam urusan negara lain, menghargai negara lain dan lain sebagainya. Subjek hukum internasional juga berasal dari Organisasi Internasional, organisasi internasional dapat kita definisikan sebagai berikut; organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

Peristiwa Internasional

Dari segi yang berbeda hukum internasional merupakan hukum yang berhubungan dengan Peristiwa Internasional, adapun yang termasuk Peristiwa Internasional ialah:
Hukum Tantra (Tata Tantra maupun Karya/Administrasi Tantra) substantif/materiel dan ajektif/formil,
Hukum Pidana – substantif/materiel dan ajektif/formil,
Hukum Perdata – substantif/materiel dan ajektif/formil –
Dan karena itu masing-masing disebut Hukum Tantra Internasional. Hukum Pidana Internasional dan Hukum Perdata Internasional.

Oleh sebab itu jelaslah bahwa hukum itu disebut Hukum Internasional atau Hukum Nasional bukan ditentukan oleh sumbernya, Nasional atau Internasional. Sumber Nasional dari pada Hukum Tantra Internasional adalah misalnya pasal 11 & 13 UUD’45 dan bila sumber itu berupa hasil karya Tantra Internasional (perjanjian) maka untuk berlakunya perlu pengukuhan secara Nasional, sekurangnya diumumkan dalam Lembaran/Berita Nasional. Contoh dari ketentuan Hukum Pidana International yang bersumber Nasional adalah pasal 2 s/d 8 KUHP, sedang yang bersumber Internasional ialah misalnya Perjanjian Ekstradisi. Hukum Perdata Internasional adalah sungguh Hukum Internasional karena berhubungan dengan peristiwa dalam sikap tindak, kejadian, dan keadaan Internasional, misalnya: bidang hukum harta kekayaan seperti warga Indonesia mempunyai rumah di Singapura, bidang hukum keluarga seperti Warga negara Malaysia menikah dengan warga negara Indonesia, bidang hukum waris seperti seorang Pewaris warga negara Cina mempunyai ahliwaris warganegara Indonesia. Dalam hal ini perlu juga ditegaskan bahwa bila peristiwa Hakim Nasional; mengadili perkara suatu (Tantra/Pidana/Perdata) Internasional, maka menyelenggarakan Peradilan Internasional (dedoublement functionel) dan keputusannya merupakan hukum konkrit internasional walaupun ia bukan hukum internasional dan lembaganya tetap Pengadilan Nasional.

Hukum Diplomatik dan Konsuler

Pengertian hukum diplomatik masih belum banyak diungkapkan, karena pada hakekatnya hukum diplomatik merupakan bagian dari Hukum Internasional yang mempunyai sebagian sumber hukum yang sama seperti konvensi-konvensi Internasional.

Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negoisasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional. Namun pengertian secara tradisional kata ‘hukum diplomatik’ digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik, lain halnya dengan pengertian-pengertian sekarang yang bukan saja meliputi hubungan diplomatik dan konsuler antarnegara, tetapi juga keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional.

Dari pengertian sebagaimana tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa faktor yang penting yaitu hubungan antara bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan, hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya. Dengan demikian, pengertian hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan didalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.

Dalam perkembangannya, hukum diplomatik mempunyai ruang lingkup yang lebih luas lagi bukan saja mencakupi hubungan diplomatik antarnegara, tetapi juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubunganya dengan organisasi-organisasi internasional khususnya yang mempunyai tanggungjawab dan keanggotaannya yang bersifat global atau lazim disebut organisasi internasional yang bersifat universal. Bahkan dalam kerangka hukum diplomatik ini dapat juga mencakupi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan keselamatan, pencegahan serta penghukuman terhadap tindak kejahatan yang ditujukan kepada para diplomat.

Para pejabat diplomatik yang dikirimkan oleh sesuatu negara ke negara lainnya telah dianggap memiliki suatu sifat suci khusus. Sebagai konsekuensinya, mereka telah diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik, ini merupakan aturan kebiasaan hukum internasional yang telah ditetapkan, termasuk harta milik, gedung dan komunikasi. Untuk menunjukkan totalitas kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut, terdapat 3 teory yang sering digunakan dalam hal ini, yaitu; exterritoriality theory, representative character theory dan functional necessity theory. Sifat dan prinsip tersebut itu diberikan kepada para diplomat oleh hukum nasional negara penerima. Pemberian hak-hak tersebut didasarkan resiprositas antarnegara dan ini mutlak diperlukan dalam rangka:
Mengembangkan hubungan persahabatan antarnegara, tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial mereka berbeda.
Bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama dalam tugas dari negara yang mewakilinya.

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik akan tetap berlangsung sampai diplomat mempunyai waktu sepantasnya menjelang keberangkatannya setelah menyelesaikan tugasnya di sesuatu negara penerima. Namun negara penerima setiap kali dapat meminta negara pengirim untuk menarik diplomatnya apabila ia dinyatakan persona non grata.

Esensial Hukum Internasional

Apa yang menjadi kepentingan hukum internasional adalah memberikan batasan yang jelas terhadap kewenangan negara dalam pelaksanaan hubungan antarnegara. Hal ini bertolak belakang dengan kepentingan penyelenggaraan politik internasional yang bertujuan untuk mempertahankan atau memperbesar kekuasaan. Karena itu, hukum bermakna memberikan petunjuk operasional perihal kebolehan dan larangan guna membatasi kekuasaan absolut negara.

Realitanya keterkaitan diantara kedua dimensi hubungan ini berujung kepada persoalan esensi hukum sebagai suatu kekuatan yang bersifat memaksa. Masalah efektifitas hukum dalam hubungan internasional ini menimbulkan dua konsekuensi yang secara diameteral saling bertolak-belakang. Pertama, struktur hukum nasional lebih tinggi dari pada hukum internasional. Pemahaman ini membawa implikasi hukum internasional terhadap kebijakan domestik suatu negara akan diukur berdasarkan sistem hukum nasional. Di sini hukum internasional baru akan berlaku jika tidak bertentangan dengan kaedah hukum nasional. Agar berlaku, hukum internasional juga perlu diadopsi terlebih dahulu menjadi hukum nasional, yaitu suatu proses yang dilakukan antara lain melalui ratifikasi. Dasarnya adalah doktrin hukum pacta sunc servanda di mana perjanjian berlaku sebagai hukum bagi para pihak. Perjanjian merefleksikan itikad bebas yang dicapai secara sukarela oleh subjek hukum internasional yang memiliki kesetaraan satu sama lain. Sebaliknya, hukum dinilai tidak dapat berfungsi secara efektif jika tidak ada keinginan negara untuk tunduk di bawah ketentuan yang diaturnya. Kemudian pemahaman kedua sementara itu mendalilkan bahwa hukum internasional otomatis berlaku sebagai kaedah hukum domestik yang mengikat negara tanpa melalui proses adopsi menjadi hukum nasional. Menurut paradigma ini, hukum internasional merupakan fondasi tertinggi yang mengatur hubungan antarnegara. Sumber kekuatan mengikat hukum internasional adalah prinsip hukum alam(costumary) yang menempatkan akal sehat masyarakat internasional sebagai cita-cita dan sumber hukum ideal yang tertinggi. Terlepas dari ada atau tidaknya persetujuan ini, secara yuridis negara dapat terikat oleh prinsip hukum internasional yang berlaku universal atau oleh kaedah kebiasaan internasional. Customary itu sendiri membuktikan bahwa praktek negara atas sesuatu hal yang sama dan telah mengkristal, sehingga diakui oleh masyarakat internasional memiliki implikasi hukum bagi pelanggaran terhadapnya.

Penutup

Pembahasan tentang hukum internasional tidak akan pernah berakhir itu disebabkan eksistensi hukum internasional bersinggungan langsung dengan peristiwa internasional yang selalu menimbulkan hal-hal baru, kedaulatan sesuatu negara selalu menjadi polemik tiada henti dalam aplikasi hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional mempunyai lahan yang sangat luas ini dikarenakan menyangkut pelbagai macam aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Hukum internasional juga mencakup hukum laut dan udara yang bukan teritorial negara tertentu, dan juga hukum pada waktu perang serta lain sebagainya.

Daftar Bacaan

Suryokusumo, Sumaryo,.(1995) Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono,.(1993) Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung: Citra Aditya.

Mahmud, Abdul Ghani,.(2003) Al-Qonun al-Dauli al-A’mm, Cairo : Dar el-Nahdlah el-Arabia.

Beberapa Situs.

Etimologi
Dalam beberapa kamus kata sosialisme yang berasal dari social dapat di artikan beberapa makna diantaranya:
Kata benda – Pertemuan, silahturahmi atau ramah-tamah.
Kata sifat – Peramah/senang sekali bergaul atau sosial dalam artian kemasyarakatan.

Sekilas Pandang
Pada permulaan abad 19 kaum buruh eropa barat mengalami masa kritis diakibatkan berkembang pesatnya industri dan perdagangan pada fase kapitalis, upah yang minim serta dipekerjakannya wanita dan anak-anak dibawah umur belum ditambah lagi jam kerja yang panjang, hal ini menggugah beberapa cendekiawan diantaranya Robert Owen di Inggris, Saint Simon dan Fourier di Perancis, mereka mencoba memperbaikinya terdorong oleh rasa perikemanusiaan tetapi tidak dilandasi dengan konsep yang jelas dan dianggap hanya angan-angan belaka, karena itu mereka disebut kaum Sosialis Utopi, Karl Marx dari Jerman juga banyak mengecam keadaan ekonomi dan sosial di sekitarnya, tapi menurut Karl Marx keadaan tidak dapat diperbaiki dengan landasan biasa seperti gali lobang tutup lobang, menurutnya keadaan ini harus diperbaiki dengan teori sosial didasari hukum-hukum ilmiah dan untuk membedakan gagasannya dengan sosialis utopi, dia menamakan ajarannya Sosialisme Ilmiah (scientific socialism), ia berpendapat pentingnya mempertahankan hak kaum proletar yang telah dihisap oleh kaum borjuis, lalu bersama Friedrich Engles ia merumuskan Manifesto Komunis

Dari sinilah berkembang paham “Marxisme” yang banyak dianut dan dipercayai mampu membela hak kaum kecil dalam artian dapat mengganti paham kapitalisme untuk menuju masyarakat sosialis. Marxis ialah bagian terpenting dari paham sosialis paling banyak menyebar dan pengaruhnya tidak sedikit

Pada masa Lenin (1870-1924) ia mengintrodusir istilah “sosialisme” untuk masa yang oleh Marx disebut “tahap pertama masyarakat komunis” Marxisme beda dengan komunisme. Yang pertama merupakan sebagian dari komunisme, sementara komunisme lebih daripada hanya marxisme. Komunisme berideologi bukan hanya marxisme, tetapi marxisme-leninisme. Artinya, marxisme sebagaimana dipersepsi Lenin. Tambahan Lenin pada marxisme adalah ajaran tentang perebutan kekuasaan oleh Partai Komunis, hal yang tak pernah dipikirkan oleh Karl Marx. Ajaran Marx umum sifatnya, sementara Lenin bicara strategi dan taktik perjuangan proletariat atas pimpinan Partai Komunis.

Revolusi sosialisme yang dijetuskan oleh kaum proletar dibeberapa Negara komunis banyak mendapat dukungan, sedangkan keadaan di banyak negara Eropa Timur seperti Hongaria, Bulgaria, Rumania, Cekoslovakia dll berpendapat bahwa Demokrasi rakyat yang merupakan “Negara yang dalam masa transisi bertugas untuk menjamin perkembangan Negara kearah sosialisme”.

Setelah itu pada rezim Stalin (1924-1953) ia bahkan melebihi Lenin dalam memimpin Uni Soviet, pada tahun 1936 ia merumuskan undang-undang dasar baru yang secara formil bertujuan untuk mencapai sosialisme dan berakhirnya tahap pertama revolusi, dan ini merupakan permulaan tahap kedua untuk mencapai masyarakat komunis.

Sosialisme adalah paham tentang masyarakat yang lebih umum. Semula, kata itu merupakan nama untuk hasrat dan gerakan yang ingin membangun masyarakat yang adil dan bebas, dengan keyakinan bahwa sumber segala ketidakadilan adalah hak milik pribadi dan itu harus dihapuskan. Salah satu cabang sosialisme itu adalah sosialisme Marx atau marxisme. Maka marxisme adalah sosialisme, tetapi tidak setiap sosialisme adalah marxisme.

Pada abad 20, kata “sosialisme” mendapat makna lebih luas. Sosialisme terpecah menjadi Sosialisme Komunis dan Sosialisme Demokratis atau kini dikenal Sosialisme Demokrat (Sosdem). Kedua paham yang ingin memperjuangkan keadilan sosial lewat cita-cita demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Maka Sosdem sejak Perang Dunia II menjadi soko guru demokrasi Barat.

Pengertian sosialisme sebagai ideologi
Lalu kita dapat mendefinisikan lebih sempit eksistensi sosialisme sebagai paham atau ideologi; yaitu:
Sosialisme ialah Paham yang bertujuan perubahan bentuk masyarakat dengan menjadikan perangkat produksi menjadi miliki bersama dan pembagian hasil secara merata disamping pembagian lahan kerja dan bahan konsumsi secara menyeluruh. Dapat pula kita definisikan Sosialisme adalah sistem hidup yang menjamin hak asasi manusia, hak sama rata (equality), demokrasi, kebebasan dan sekularisme. Jaminan ini akan mewujudkan keadilan secara keseluruhan.
Berdasarkan analisa diatas kita mencoba untuk memberikan beberapa karakter faham sosialisme; Pertama. Demokrasi. Kedua. Kebebasan. Ketiga. Keadilan.

Tokoh sosialisme
Karl Marx
Lahir tanggal 5 Mei tahun 1818, Karl Marx, filsuf Jerman pendiri aliran Marxisme, terlahir ke dunia. Marx menuntut ilmu di Universitas Berlin dengan mendalami bidang sejarah dan filsafat. Ketika kuliah itulah ia berkenalan dengan kelompok anti agama dan anti otokrasi pendukung pandangan filsuf Jerman, Hegel. Setelah meraih gelar doktor, ia diundang oleh kelompok politik oposisi beraliran Hegel untuk menjadi penulis utama di koran mereka. Marx kemudian menulis artikel-artikel yang menentang pemerintah dan mendapat sambutan luas dari masyarakat. Pada tahun 1843, Marx menikahi Jenny von Westphalen dan kemudian mereka pindah ke Paris. Di Paris, Marx mempelajari ekonomi politik dan sejarah revolusi Perancis. Di Perancislah Marx memulai kritiknya terhadap agama dan membangun konsep komunismenya. Pada tahun 1844, Friedrich Engels datang ke Paris dan bertemu dengan Marx untuk pertama kalinya. Mereka berdua lalu bekerjasama dalam membangun pemikiran-pemikiran revolusioner dan komunis. Karya-karya bersama mereka di antaranya berjudul “The Holy Family”, “The German Ideology,” dan “The Communist Manifesto”. Dalam manifesto komunis Marx mendefinisikan berbagai mazhab yang mengaku “sosialis” dengan menunjuk ke golongan social yang mereka wakili, yaitu “sosialisme feodal”, “sosialisme borjuis kecil,dsb.

Frederich Engels
Lahir 24 Maret 1820, Frederich Engles, seorang filsuf Jerman dan sahabat dekat Karl Marx, terlahir ke dunia Engles adalah seorang pengusaha kaya, namun memiliki kecenderungan untuk berpikir sosialis. Pertemuan Engles dengan Karl Marx melahirkan diskusi-diskusi dan pemikiran sosialis yang radikal. Mereka berdua kemudian menyusun Manifesto Komunis pada tahun 1848 yang berisi penentangan terhadap sistem pemerintahan borjuis. Dalam manifesto komunis ia menyatakan: “Sosialisme modern isinya yang utama adalah pengertian, dari satu sisi, mengenai pertentangan kelas antara pemilik dengan non-pemilik modal, antara kaum kapitalis dan kaum buruh; dan dari sisi lain adalah pengertian tentang keadaan anarkis yang marajalela dibidang produksi.” Engles meninggal dunia tahun 1895.

Lenin
Vladimir Ilyich Ulyanov (yang kelak mengambil nama samaran “Nikolai Lenin”) lahir pada tahun 1870. Ayahnya seorang inspektur sekolah-sekolah di daerah Volga. Kakaknya Aleksander turut aktif dalam gerakan populis radikal, dan dihukum mati pada tahun 1887 karena berkomplot untuk membunuh Tsar. Beberapa bulan kemudian Vladimir Ilyich ikut berdemonstrasi di kampus dan dikeluarkan dari universitas. Mula-mula dia terpengaruh oleh populisme, namun setelah mempelajari “Das Kapital” dia semakin cenderung ke arah Marxis. Lalu Lenin berhasil menciptakan revolusi oktober 1917. Menurut Lenin “di Rusia teori social-demokrasi [artinya disini:sosialis] timbul secara independent dari perkembangan pikiran golongan intelektual revolusioner.”. Teori dan praktek Lenin sering digambarkan sebagai prinsip-prinsip agung yang tidak boleh dibantah: sentralisme demokratik sebagai prinsip organisasi, partai pelopor sebagai pimpinan revolusi, teori tentang imperialisme sebagai kebenaran yang mutlak, strategi revosulioner untuk menghapuskan aparatus negara borjuisdan menggantinya dengan dewan buruh. Ataupun sebagai gagasan yang jahat: diktator proletariat sebagai kediktatoran “fasis”, partai pelopor sebagai bentuk organisasi yang elitis dan menuju ke Stalinisme, dan seterusnya. Terlalu jarang Lenin ditelaah sebagai manusia yang berjuang selama bertahun-tahun dengan banyak kekalahan, yang sering keliru dan berubah sikap. Meninggal tahun 1924.

Karl Kautsky
Dilahirkan di Prague 16 oktober 1850 menjadi aktifis sosial di universitas Vienna 1880 kemudian pindah ke Zurich lalu bertemu penulis Marxist Eduard Berstein kemudian menetap di London dan mempunyai hubungan dekat dengan Frederick Engles lalu mendirikan Jurnal Marxist Neue Zeit 1883, terbit di Zurich, London, Berlin dan Vienna, setelah itu bergabung dengan Partai Sosial-Demokrat dan bertanggung jawab menjalankan perkembangan daripada bentuk Marxist. Dia dijuluki Paus Marxisme. Pada april 1917 membentuk sayap kiri PSD beranggotakan Kautsky, Kurt Eisner, Eduard Bernstein, Julius Leber, Rudolf Breitscheild and Rudolf Hilferding dan terus menentang kerasnya revolusi, dia kembali ke PSD setelah perang dunia kemudian pindah ke Vienna dan terus menulis lalu terpaksa melarikan diri setelah tentara jerman menguasai austria 1936 kemudian meninggal 17 oktober 1938.

Joseph Stalin
Stalin lahir pada tanggal 21 Desember 1879 di Georgia dalam sebuah keluarga miskin. Ia kemudian masuk ke sebuah seminari teologi dan bergabung dengan gerakan bawah tanah beraliran Marxis. Pada tahun 1901, Stalin bergabung dengan Partai Buruh Sosial Demokratik Rusia dan karirnya meningkat setelah bertemu dengan Lenin, pemimpin revolusi komunis di Rusia. Pada tahun 1922, ia diangkat menjadi Sekjen Partai Komunis dan enam tahun kemudian, yaitu tahun 1928, Stalin menerapkan program industrialisasi lima tahunan yang diberi nama “revolusi dari atas” untuk mengejar ketertinggalan Soviet di bidang industri. Dalam program ini, pemerintah mengambil alih kontrol di bidang ekonomi, menasionalisasi industri dan perdagangan, serta memaksa 25 juta petani untuk menyerahkan tanah milik mereka. Para petani itu dipaksa untuk bekerja pada ladang pertanian milik pemerintah dan demi mengejar kuota produksi, mereka harus menanggung kelaparan. Hingga tahun 1937, revolusi paksaan ini menghasilkan kematian 14,5 juta petani di Soviet peasants. Pada tahun 1929, setelah kematian Lenin, ia mengangkat dirinya sebagai Perdana Menteri Rusia tanggal 6 Mei tahun 1941.

Masih banyak tokoh sosiliame yang lain seperti Eduard Berstein (1850-1932) yang mencoba merevisi ajaran Marx dan Rosa Luxemburg di Polandia dll.

Penutup
Demikianlah yang dapat penulis sampaikan semoga dapat menjadi bahan kajian yang berguna

Daftar Bacaan

Budiardjo, Miriam,.(2001) Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Kazim, Mohsen,.(1989) Tarikh al Fikr al Iqtishady, Kuwait: Dzat al Salasil.
Echols, M, John,.(1996) An English-Indonesian Dictionary, Jakarta: Gramedia.
Al-Munjid, Dar al Masyriq, Beirut, 1986.
Beberapa Situs Sosialis.

Pada garis besarnya dapat dikatakan bahwa politik adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang bersangkutan dengan proses dalam menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu beserta implementasinya. Pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Demi terlaksananya tujuan-tujuan itu perlu dirumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (public policies) yang mencangkup pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) dari sumber-sumber dan resources yang ada. Kemudian, dalam kebijaksanaan itu perlu adanya kekuasaan (power) dan kewenangan (authority), yang mana akan dipakai baik dalam membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik efek dari proses ini. Adapun metode yang biasa dipakai dapat bersifat persuasi dan jika perlu bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan statement of intent belaka.

Dalam hal ini politik selalu berhubungan dengan tujuan-tujuan dari seluruh komponen masyarakat (public goals), bukan tujuan pribadi (private goals). Terlebih lagi politik menyangkut kegiatan berbagai kalangan dan kelompok termasuk didalamnya partai politik dan kegiatan perorangan (individu).

Dari sini kita menemukan beberapa definisi yang masing-masing didominasi oleh satu aspek atau unsur saja dari politik. Unsur itu diperlakukan sebagai konsep pokok, lalu dipakai untuk meneropong unsur-unsur lainnya. Kita dapat mengklarifikasikannya sebagai berikut:

Negara (state); adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Pemilihan negara sebagai inti politik memusatkan perhatian kepada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formilnya. Definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang-lingkupnya. Pendekatan ini dinamakan institutional approach.
Kekuasaan (power); adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan pelaku. Penekanan kekuasaan sebagai inti dari politik mempunyai asumsi bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah perebutan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya perjuangan kekuasaan (power struggle) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Pendekatan ini banyak terpengaruh oleh sosiologi, lebih luas ruang lingkupnya daripada pendekatan institusionil dan juga mencakup gejala-gejala sosial seperti serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan dan kaum militer.

Pengambilan Keputusan (decisionmaking); keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan Pengambilan Keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai tercapainya keputusan itu. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat, dapat menyangkut tujuan masyarakat dapat pula menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses membentuk kebijaksanaan umum atau kebijaksanaan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yang nanti akhirnya ditetapkan sebagai kebijaksanaan pemerintah.

Kebijaksanaan umum (public policy); adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya fihak yang membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Penekanan aspek kebijaksanaan umum mempunyai asumsi bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan oleh fihak yang berwenang, dalam hal ini yaitu pemerintah.

Pembagian (distribution); yang dimaksud dengan pembagian atau alokasi ialah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Penekanan pada pembagian dan alokasi memiliki asumsi bahwa politik adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Intinya bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti hubungannya dengan kekuasaan dan kebijaksanaan pemerintah. Pada ilmu sosial, nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, yang diinginkan, yang mempunyai harga dan karena itu dianggap baik dan benar, tak heran jika setiap individu sangat ingin memilikinya. Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilaian (judgement) atau azas seperti kejujuran, kebebasan berpendapat, dsb. Dia juga bersifat konkrit (material) seperti rumah, kekayaan, dsb.

Setelah menyelami sedikit tentang definisi dan konsep politik, maka akan lebih menarik bila kita juga meneropong pada teorinya. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik, dengan kata lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dari kegiatan politik, b) metode untuk mencapai tujuan itu, c) segala kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu dan d) kewajiban-kewajiban (obligations) yang dihasilkan dari tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahaskan dalam teori politik mencakup; masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya.
Menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory dibedakan dua macam teori politik, walaupun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak. Pertama, Teori-teori yang mempunyai dasar moril dan menentukan norma-norma politik. Karena adanya unsur norma dan nilai maka teori-teori ini dinamakan valuational. Yang termasuk didalamnya filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya. Kedua, Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena serta fakta-fakta politik dengan tidak mempedulikan norma atau nilai. Teori-teori ini dinamakan nonvaluational, dan biasanya bersifat deskriptif dan komparatif selalu berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

Dengan mengenali politik kita dapat lebih dewasa menilai segala hal yang terjadi. Tragedi 911 (WTC) dan beberapa fenomena lainnya akan selalu menjadi tolak ukur sebuah kebijaksanaan yang diambil pemegang kekuasaan, walau banyak terjadi penyimpangan disana-sini. Tanpa harus menafikan bahwa bersama nama politik pula kita telah maju, berkembang, bahkan survive.