ketika politik dipertanyakan

Sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga kita bila terdengar kata “politik”, lalu berangkat segenap asumsi kita kepada suatu hal yang sedikit miring bahkan cenderung negatif. Hal ini dikarenakan realita serta fenomena empiris yang selalu bertolak belakang dengan disiplin teori yang ada.

Pada garis besarnya dapat dikatakan bahwa politik adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang bersangkutan dengan proses dalam menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu beserta implementasinya. Pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Demi terlaksananya tujuan-tujuan itu perlu dirumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (public policies) yang mencangkup pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) dari sumber-sumber dan resources yang ada. Kemudian, dalam kebijaksanaan itu perlu adanya kekuasaan (power) dan kewenangan (authority), yang mana akan dipakai baik dalam membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik efek dari proses ini. Adapun metode yang biasa dipakai dapat bersifat persuasi dan jika perlu bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan statement of intent belaka.

Dalam hal ini politik selalu berhubungan dengan tujuan-tujuan dari seluruh komponen masyarakat (public goals), bukan tujuan pribadi (private goals). Terlebih lagi politik menyangkut kegiatan berbagai kalangan dan kelompok termasuk didalamnya partai politik dan kegiatan perorangan (individu).

Dari sini kita menemukan beberapa definisi yang masing-masing didominasi oleh satu aspek atau unsur saja dari politik. Unsur itu diperlakukan sebagai konsep pokok, lalu dipakai untuk meneropong unsur-unsur lainnya. Kita dapat mengklarifikasikannya sebagai berikut:

Negara (state); adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Pemilihan negara sebagai inti politik memusatkan perhatian kepada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formilnya. Definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang-lingkupnya. Pendekatan ini dinamakan institutional approach.
Kekuasaan (power); adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan pelaku. Penekanan kekuasaan sebagai inti dari politik mempunyai asumsi bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah perebutan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya perjuangan kekuasaan (power struggle) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Pendekatan ini banyak terpengaruh oleh sosiologi, lebih luas ruang lingkupnya daripada pendekatan institusionil dan juga mencakup gejala-gejala sosial seperti serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan dan kaum militer.

Pengambilan Keputusan (decisionmaking); keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan Pengambilan Keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai tercapainya keputusan itu. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat, dapat menyangkut tujuan masyarakat dapat pula menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses membentuk kebijaksanaan umum atau kebijaksanaan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yang nanti akhirnya ditetapkan sebagai kebijaksanaan pemerintah.

Kebijaksanaan umum (public policy); adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya fihak yang membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Penekanan aspek kebijaksanaan umum mempunyai asumsi bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan oleh fihak yang berwenang, dalam hal ini yaitu pemerintah.

Pembagian (distribution); yang dimaksud dengan pembagian atau alokasi ialah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Penekanan pada pembagian dan alokasi memiliki asumsi bahwa politik adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Intinya bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti hubungannya dengan kekuasaan dan kebijaksanaan pemerintah. Pada ilmu sosial, nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, yang diinginkan, yang mempunyai harga dan karena itu dianggap baik dan benar, tak heran jika setiap individu sangat ingin memilikinya. Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilaian (judgement) atau azas seperti kejujuran, kebebasan berpendapat, dsb. Dia juga bersifat konkrit (material) seperti rumah, kekayaan, dsb.

Setelah menyelami sedikit tentang definisi dan konsep politik, maka akan lebih menarik bila kita juga meneropong pada teorinya. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik, dengan kata lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dari kegiatan politik, b) metode untuk mencapai tujuan itu, c) segala kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu dan d) kewajiban-kewajiban (obligations) yang dihasilkan dari tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahaskan dalam teori politik mencakup; masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya.
Menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory dibedakan dua macam teori politik, walaupun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak. Pertama, Teori-teori yang mempunyai dasar moril dan menentukan norma-norma politik. Karena adanya unsur norma dan nilai maka teori-teori ini dinamakan valuational. Yang termasuk didalamnya filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya. Kedua, Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena serta fakta-fakta politik dengan tidak mempedulikan norma atau nilai. Teori-teori ini dinamakan nonvaluational, dan biasanya bersifat deskriptif dan komparatif selalu berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

Dengan mengenali politik kita dapat lebih dewasa menilai segala hal yang terjadi. Tragedi 911 (WTC) dan beberapa fenomena lainnya akan selalu menjadi tolak ukur sebuah kebijaksanaan yang diambil pemegang kekuasaan, walau banyak terjadi penyimpangan disana-sini. Tanpa harus menafikan bahwa bersama nama politik pula kita telah maju, berkembang, bahkan survive.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: